Pembenahan Di Perunggasan

Alatternakayam – Memasuki awal tahun baru, industri perunggasan tanah air masih menyisakan beragam persoalan dari tahun sebelumnya. Harga jagung lokal yang tinggi yang berimbas pada semakin mahalnya harga pakan, diikuti jatuhnya harga live bird (ayam hidup) paling tidak menjadi contoh persoalan yang dihadapi peternak dalam kurun waktu 2 – 3 bulan terakhir.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Sugeng Wahyudi menyatakan, dalam 2 – 3 bulan terakhir, harga live bird berada di bawah harga pokok produksi (HPP), sementara sapronak (sarana produksi ternak) mahal ditambah produktivitas yang menurun. “Kondisi menjelang akhir 2018 tidak begitu menggembirakan bagi para peternak,” sesalnya kepada TROBOS Livestock (22/11).

Mengingat kondisi yang terjadi terkait harga live bird, peternak broiler (ayam pedaging) di Bogor Jawa Barat ini mengajak sesama peternak untuk melihat dan menelaah bersama apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. “Koreksi secara internal dengan memperbaiki dan mempersiapkan infrastruktur kandang serta mengubah sistem produksi yang mempengaruhi kualitas perlu dilakukan peternak,” ajaknya.

Bagi Kadma Wijaya, usaha beternak broiler sepanjang 2018 jika dikalkulasikan dalam posisi merugi. Ia memberikan gambaran, pada periode Januari sampai Juli bisa dikatakan positif, dengan catatan performa bagus. Tapi pada 2 – 3 bulan terakhir khususnya September, Oktober, November agak susah. “Yang parah di September, harga live bird Rp 14.000 – 15.000 per kg sementara HPP di angka Rp 16.000 per kg. Anehnya, harga pakan naik terus. Harga jagung lokal di atas Rp 5.000 per kg. Sungguh tidak masuk akal, dengan kondisi jagung yang katanya surplus,” tukas peternak broiler di Bogor Jawa Barat ini.

Sulitnya mendapatkan jagung mendorong pelaku usaha melakukan substitusi pakan ke gandum dengan porsi yang terlalu besar sehingga menyebabkan performa ayam menjadi jelek. “Substitusi jagung ke gandum itu butuh proses. Tidak langsung ganti begitu saja. Dampaknya ke ayam, tidak hanya pada DOC Final Stock (ayam umur sehari FS) tapi juga indukan,” terangnya.

Sugeng menekankan, permasalahan sejak dulu bahwa hulu dan hilir dianggap tidak saling berkaitan dengan kondisi inputnya mahal tapi outputnya murah. “Mestinya ini dikaitkan, kalau harga pakan naik konsekuensinya harga live bird juga naik, pun sebaliknya,” imbuhnya.

Memprediksi supply & demand (pasokan & permintaan) DOC FS di 2019 akan terukur jika semuanya diperhitungkan. “Yang menjadi masalah adalah harga dan kontinuitas pasokan DOC khususnya bagi peternak yang tidak mempunyai breeding farm karena belum pasti mendapatkannya,” ungkap Sugeng.

Kadma menambahkan, semua pihak harus melihat kembali Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) No. 32 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, utamanya Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan pelaku usaha integrasi, pelaku usaha mandiri, koperasi, dan peternak yang memproduksi ayam ras potong (live bird) dengan kapasitas produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu wajib mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin. “Kalau itu ditegakkan dengan porsi peternak rakyat diutamakan, kemudian penanganan rantai bekunya diperbaiki, tentu industri perunggasan ini akan lebih baik,” tandasnya.

Ia menekankan, pasar becek dibiarkan menjadi porsi peternak rakyat karena ke depan orang akan makan ayam makin banyak dan makin maju sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan pasar becek. Kalau peternak rakyat bertempur dengan pelaku usaha skala besar di pasar becek pasti kalah sehingga segmentasi pasar menjadi penting. “Penting mencerna kembali isi Permentan tersebut, siapa bermain apa, siapa melakukan apa agar peternak rakyat bisa tetap eksis,” tuntutnya.

Sugeng pun mengimbuhkan, terlebih lagi era industri 4.0 di depan mata yang bisa menambah deretan kesenjangan antara pelaku usaha perunggasan yang besar dan kecil. Padahal sama-sama berkontribusi terhadap penyediaan protein hewani sementara akses teknologi maupun finansial terbatas bagi yang kecil. “Peternak kecil boro-boro memikirkan itu, meski tuntutan zaman harus ke sana. Perlu kehadiran pemerintah untuk mengakselerasi, agar kami peternak mandiri yang kecil ini tidak ketinggalan dalam menyongsong industri 4.0,” harapnya.

Wakil Ketua Umum Pinsar (Perhimpunan Insar Perunggasan Rakyat) Indonesia, Eddy Wahyudin juga mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan usaha peternakan. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014, perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan masyarakat diberikan tempat untuk berusaha seluas-luasnya terhadap bidang perunggasan namun populasi ayam yang dikelola oleh peternak rakyat jumlahnya kini tinggal 30 %.

Bahkan Permentan No. 32/2017 mewajibkan industri unggas terintegrasi untuk menjual 50 % dari total produksi DOC (ayam umur sehari) kepada para peternak mandiri. “Namun distribusi 50 % DOC itu belum berjalan, susah untuk mengontrolnya. Padahal harusnya dijalankan kalau mau industri rakyat berkembang,” tandasnya.

Dalam UU juga dimungkinkan adanya kemitraan antara perusahaan integrasi dengan peternak rakyat. Namun kembali lagi, sejauh mana pula kontrol pemerintah dalam hal ini, bagaimana intervensi pemerintah terhadap kemitraan yang dilakukan oleh pengusaha khususnya di bidang ayam ras baik pedaging maupun petelur. Menurut Eddy, yang terjadi sekarang ini antara perusahaan dengan peternak budidaya adalah kemitraan alamiah saja. Sementara 20 tahun lalu ada intervensi pemerintah dalam rangka mengatur kemitraan melalui Keputusan Presiden (Keppres No.22/1990). “Tapi sekarang, sentuhan pemerintah di dalam membina peternakan rakyat sangat sedikit,” sesalnya.

Eddy memprediksi, urbanisasi akan lebih banyak lagi ke depan. Harusnya hal ini dapat dihindari, dengan memberikan tempat bagi usaha peternak rakyat sehingga angka urbanisasi bisa menurun (tidak banyak orang masuk kota).