Evaluasi Kebijakan Tanpa AGP

Evaluasi Kebijakan Tanpa AGP

Sumber Gambar: trobos.com

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan efektif diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2018. Permentan yang ditandatangani Menteri Pertanian, Amran Sulaiman pada 9 Mei 2017 dan diundangkan pada 12 Mei 2017 ini salah satu poin pentingnya adalah pelarangan penggunaan AGP (Antibiotic Growth Promotor) dan anti koksi sebagai imbuhan pakan.

Dalam perjalanannya, selama 6 bulan pemberlakuan kebijakan ini dampaknya di lapangan sudah mulai dirasakan. Para peternak ayam ras baik broiler (ayam pedaging) maupun layer (ayam petelur) mengeluhkan penurunan performa dan produktivitas dari ayam yang dipeliharanya.

Menurut Heri Irawan, peternak broiler di daerah Pandeglang, Banten, penerapan kebijakan ini menjadi tantangan yang cukup berat apalagi disaat yang bersamaan harga jual live bird (ayam hidup) ditingkat peternak cenderung fluktuatif bahkan terkadang anjlok di bawah HPP (Harga Pokok Produksi). “Jika diamati selama 6 bulan pemberlakuan kebijakan ini secara kumulatif di lapangan terjadi penurunan performa ayam dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya kepada TROBOS Livestock.

Ia mengeluh, untuk mengejar performa ayam di atas standar yang sudah ditetapkan kondisinya jauh lebih sulit saat ini. Sebagai contoh, untuk mencapai berat badan ayam 200 g di minggu pertama saja bisa tertunda sampai 1 hari. Begitu pun dengan pencapaian FCR (Rasio Konversi Pakan) bisa jauh di atas standar, sementara berat yang dicapai masih jauh dari target.

Ketiadaan AGP dan anti koksi dalam pakan tentu berpengaruh terhadap kualitas pakan, meski diakui Heri, ia tak begitu paham akan perubahan itu. Namun, melihat perubahan yang ditunjukkan oleh ayam tentu hal tersebut menunjukkan perubahan formulasi sangat berpengaruh terhadap kualitas pakan. “Saat ini dengan manajemen pemeliharaan yang sama bahkan lebih ektra namun hasil produksi yang didapat justru menurun,” sesalnya.

Ia memberikan gambaran, pada umur 30 hari, ayam yang diperihara biasanya sudah mencapai berat 1,8 kg dengan FCR sekitar 1,5 – 1,6. Namun dengan umur yang sama saat ini berat badan ayam yang tercapai hanya 1,6 kg dengan FCR bisa di atas 1,6 – 1,65 atau ada kenaikan sebesar 0,5. “Bahkan dari data terbaru di peternakan kami IP (Index Performa) hanya mencapai 331 di umur 27 hari dengan berat 1,5 kg dan FCR 1,56. Hal ini menunjukkan ada kenaikan FCR, meskipun dari sisi deplesi masih normal,” terang dia.

Meskipun saat ini harga live bird sedang bagus dan stabil, lanjut Heri, namun dengan kondisi seperti ini HPP menjadi ikut naik. Ditambah lagi, posisi peternak mandiri yang masih bergantung kepada perusahaan integrasi dimana harga pakan yang naik sebesar Rp 150 per kg membuat persoalan dan tantangan untuk peternak semakin berat.

Ia mengkalkulasi, adanya penurunan produktivitas tentu menambah biaya produksi. Sebelumnya, biaya untuk obat dan vitamin telah dipatok Rp 300 – 400 per ekor per periode. Namun dengan kondisi tidak adanya AGP dan anti koksi dalam pakan, pemakaian antibiotik terutama sebagai anti koksi jumlahnya bertambah berkali-kali lipat hingga dibutuhkan biaya Rp 600 per ekor. “Walaupun antibiotik sudah digunakan sejak minggu pertama hingga ketiga dan ada pula pemberian anti koksi di umur 11-12 hari tetapi tetap saja koksidiosis jebol menyerang di minggu ketiga,” ungkapnya.

Ketiadaan AGP dan anti koksi dalam pakan rata-rata berdampak pada permasalahan gangguan pencernaan pada ayam di kandang. Imbas berikutnya akan berpengaruh terhadap kondisi perkembangan ayam yang sudah pasti akan terganggu. “Gejala klinis yang mudah sekali teramati di kandang yaitu adanya feed feces atau pakan tak tercerna dalam feses. Kalau penyakit relatif menyerang saluran pencernaan seperti sepanjang usus mengalami kemerahan/peradangan bahkan sampai ke tingkat necrotic enteritis,” ujarnya.

Selain penurunan produktivitas ayam yang dipelihara, dampak diberlakukannya pelarangan penggunaan AGP dan anti koksi dalam pakan yaitu kemunduran waktu panen. “Kita punya target dalam setahun bisa pelihara sebanyak 9 siklus (per siklus 30 hari), namun sekarang ada kemunduran waktu panen sampai 32 atau 33 hari. Akibat kemunduran waktu panen ini, biaya produksi pun jadi membengkak,” tandas Heri.

Namun, Heri tidak menampik ada dampak positif dari diberlakukannya pelarangan penggunaan AGP dan anti koksi dalam pakan. Ia mengaku harga ayam ditingkat peternak terkoreksi di atas HPP dan stabil karena suplai live bird di pasaran berkurang akibat jumlah kematian yang tinggi atau kemunduran waktu panen. “Sebenarnya, harga bagus ini tidak berdampak besar juga karena jika harga live bird Rp 19.000 – 20.000 per kg, HPP juga naik,” kilahnya.

Bagi Andi Santoso, peternak layer di daerah Palembang Sumatera Selatan, pemberlakuan kebijakan pelarangan penggunaan AGP dan anti koksi dalam pakan berpengaruh sangat besar terhadap peternakannya. “Produksi telur tidak bisa stabil dan performa ayam tidak bagus. Ada penurunan sekitar 10 % untuk angka produksinya. Hampir seluruh peternak di sini mengalami kasus yang sama yaitu penurunan produksi,” ungkapnya.

Selain itu, FCR membengkak di atas 2,5 – 3, produktivitas dan kualitas telur menurun, feed intake (asupan pakan), dan banyak kejadian pigeon egg atau telur mengecil. Juga sistem imun ayam menurun yang mengakibatkan kasus penyakit menyerang semua umur ayam terutama ayam umur 50 minggu ke atas seperti ayam terinfeksi ND (Newcastle Diseases) yang sering terjadi.

Budi menyampaikan, walaupun saat ini harga telur ditingkat peternak Rp 21.000 per kg namun yang dirasakan sama dengan harga telur Rp 16.000 per kg akibat adanya peningkatan biaya produksi. “Saya sepakat Indonesia harus menuju ke era bebas antibiotik, namun dari sisi pemerintah termasuk regulasinya seharusnya memberikan trik-trik untuk mengatasi dampak tidak adanya AGP dan anti koksi dalam pakan. Sosialisasi dan edukasi dari pemerintah ini yang saya rasakan masih kurang gencar,” terangnya.

Sementara itu, Kholiq, peternak broiler dan layer di daerah Malang Provinsi Jawa Timur menyatakan adanya kebijakan pelarangan penggunaan AGP dan anti koksi dalam pakan menyebabkan ayam di kandang lebih rentan terhadap serangan penyakit, terutama penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Untuk di broiler, terjadi kemunduran panen 3 – 4 hari dari kondisi normal dan mortalitas yang bisa mencapai 7 – 8 % yang berimbas pada kenaikan FCR. Sebelumnya, untuk mencapai berat ayam 2 kg nilai FCR 1,55 dan setelah adanya pelarangan penggunaan AGP dan anti koksi dalam pakan, FCR naik menjadi 1,75. “Akibat kondisi itu, ada penambahan HPP dari biaya pakan yang dikonsumsi ayam. Sebelumnya HPP di kisaran Rp 16.000 per kg sekarang menjadi Rp 17.700 per kg,” sesalnya.

Untuk di peternakan layer, yang menjadi permasalahan akibat pelarangan penggunaan AGP dan anti koksi dalam pakan menurutnya adalah produksi telur yang turun. Biasanya ayam umur 40 minggu mempunyai produksi telur di kisaran 85 – 88 %, sekarang turun hanya sekitar 40 %. “Saya menilai kebijakan pelarangan penggunaan AGP dan anti koksi dalam pakan belum tepat, karena pelaku budidaya ayam di Indonesia belum siap. Kita belum sanggup, tapi karena harus patuh kepada pemerintah mau tidak mau harus mengikuti kebijakan tersebut,” kilahnya.

Baca Juga: Akhmad Harris Priyadi : Tantangan dan Perubahan di Era Tanpa AGP

Sumber: http://trobos.com